oleh

Kades Wale Mendapat Teguran, Bupati Halteng: Dana Desa untuk Ekonomis Rakyat

Omdesa.id – Demi menjaga keadilan dan pemerataan pembangunan melalui dana desa, Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara akhirnya memberikan ketegasan kepada Kepala Desa Wale, Kecamatan Weda Utara lantaran warga Trans Wale, Dusun III melaporkan distribusi dana desa yang tidak merata.

Bupati saat menyampaikan sambutan pada acara peletakan batu pertama pembangunan masjid Baiturrahman di Dusun III, Trans Wale pada Kamis, 27 September 2019 yang juga dihadiri kepala desa setempat, menanyakan berapa dana desa yang dialokasikan buat warga Trans Wale, Dusun III dalam masa jabatan 4 tahun itu?. Ratusan warga sontak menjawab: belum. “Maka tahun ini, difulkan di sini,” tegas Bupati.

“Bagaimana hanya memperhatikan desa di pesisir sementara warga di sini tidak diperhatikan. Sementara warga di sini telah terputus dengan departemen sehingga tak ada lagi bantuan dari pusat,” jelas Bupati.

Padahal, diketahui warga setempat memiliki keterampilan dalam mengelola dan menjalankan usaha seperti jualan Sagu, Kerupuk, Kedele, Tahu, Tempe dan sektor lainnya. “Itu yang harus dibantu melalui dana desa. Bukan bangun pagar yang tidak masuk akal itu,” ujar Bupati.

Angaran DD dan ADD Desa Wale sekitar 2.340 Miliar itu, menurut Bupati, setidaknya 30 atau 40 persen digunakan pada pembangunan ekonomi produktif. Memberikan bantuan kepada warga yang mengelola usaha namun terkendala fasilitas, modal atau kendala lainnya. Usaha kecil seperti itu harus dipahami sebagai usaha jasa layanan ekonomi kepada masyarakat karena ada simbiosis mutualisme (Warga Saling membutuhkan dan menguntungkan).

“Bayangkan saja, bila satu jenis usaha dimodali 1 juta. 100 jenus usaha baru 100 juta. Nilainya kecil tapi dampaknya besar,” terangnya. Lanjut dia, “Kalau tidak disupor, maka pemerintah apatis terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Jadi bantu yang produktif”.

Tak hanya itu, kehidupan warga Trans Wale dalam kegelapan itu, adalah akibat dari belum dilakukan pemasangan instalasi listrik. Padahal, biaya pemasangan aliran listrik itu hanya membutuhkan dana sekitar 60 juta. “60 juta dari 2.340 Miliar, masa tidak bisa dibikin. Saya minta bulan depan harus dipasang,” tegas Bupati.

Bupati menyatakan, bagaimana rasanya bila di tempat lain merasakan kehidupan yang terang, sementara di Trans Wale hidup diselimuti kegelapan. Padahal, dana desa itu untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.

“Jadi saya minta kepada Kepala Desa Wale, sebelum tanggal 15 Desember 2019, saya sudah dapat laporan tentang berapa data rumah soal itu supaya kalau menganalisa ADD semester II tidak cukup, maka Pemda bisa masuk,” tutur Bupati.

“Saya kira ini contoh untuk desa-desa yang lain. Dan harus bangun sektor-sektor yang membangkitkan ekonomi rakyat,” ujarnya. Cita-cita Presiden Jokowi yang dikenal dengan Nawacita atau pembangunan dari pinggir, lanjut Bupati, itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni soal pelayanan listrik, kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat dan infra struktur desa. “Ada 9 sub sistem pambangunan yang dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi,” ungkapnya. []

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait