oleh

Kepala BPPKAD : Masalah LPJ Desa Bikin Macetkan Pencairan DD

-TALIABU-96 views

Omdesa.id, TALIABU – Persoalan lambannya pencairan dana desa, ternyata bukan hanya di Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi keterlambatan ini hampir di seluruh desa di indonesia. Hal ini berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI  dalam kegiatan Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 yang dipusatkan di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Ditjen Pajak-Kemenkeu, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 40-42, Jakarta Selatan pada Kamis, 14 November 2019.

Demikian itu dijelaskan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) H. Irwan Mansur, SH. Bahwa sesuai aturan, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap yang terdiri dari Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output pertahap.

”Hal ini dilakukan agar pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan, kepala desa dapat menyampaikannya kepada Bupati/walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software untuk diserahkan ke KPPN atau instansi terkait seperti inspektorat dan BPKP untuk diperiksa,”katanya.

Selanjutnya, Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dimana laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terdiri atas laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima di RKUD dan disalurkan ke RKD.

”Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output  Dana Desa tahun sebelumnya disampaikan paling lambat 14 hari anggaran berjalan,”paparnya.

Mekanisme ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Dalam PP baru ini, pemerintah memasukkan klausul tentang Rekening Kas Desa (RKD) sebagai rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa, dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. Penyaluran dana desa, menurut PP ini, dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. “Sebagaimana dimaksud dalam aturan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD,” bunyi Pasal 16 ayat (2) PP tersebut,”papar H. Irwan Mansur, SH.

Menurutnya, pelaksanaan penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi dana desa lebih efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka menteri (menteri keuangan) dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

”PP ini juga menegaskan, penyaluran dana desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dilakukan setelah menteri menerima dari bupati/walikota berupa peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan serta peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa,”rincinya.

Selain itu, dana desa bisa dicairkan bila menteri telah menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Kemudian ditegaskan bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota, dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.”Laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan sebelum penyaluran dana desa tahap berikutnya,” bunyi Pasal 24 ayat (3) PP tersebut,”kilahnya.

Terkait dengan sangsi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan dana desa, dirinya megaku akan melakukan pembahasan selanjut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

”Nanti kita lihat, karena selama ini banyak oknum kades yang disurati berulang-ulang baru membuat dan memasukan laporan,”paparnya.

Rep:/Mohri/dhi/Red:Jun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait